Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Impor Pangan, Kubu Jokowi: Tak Masalah daripada Harga Naik

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan impor sejumlah bahan pangan yang diambil oleh calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan bakal jadi salah satu bola panas dalam debat calon presiden putaran kedua yang digelar nanti malam. Banyak pihak memperkirakan kubu Jokowi mengutamakan stabilitas harga, sementara Prabowo mengungkit swasembada pangan.

Baca: Bos Bukalapak Sebut Dana Riset Rp 28 T, Jokowi: Sudah Rp 26 T

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko, mengatakan kandidat yang ia usung siap menghadapi serangan soal impor pangan dan stabilitas harga pangan dari pesaingnya. “Isu besarnya sudah ditangkap, persoalan pangan, sumber daya. Beliau sudah sangat ngelotok," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019. 

Moeldoko memperkirakan debat dengan topik soal pangan, energi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam ini bakal lebih seru dari sebelumnya. Sebab, isu ini dinantikan masyarakat.

Kepada Tempo, Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate mengatakan Jokowi akan mengedepankan program stabilitas harga pangan. "Kami tidak menjanjikan harga murah, tapi stabil," ucapnya.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan Jokowi selaku inkumben menjanjikan pembenahan sistem distribusi dan perdagangan pangan. Caranya, kata dia, dengan memangkas alur distribusi dan memperkuat peran badan usaha milik negara seperti Perum Bulog untuk mencegah kenaikan harga pangan di luar musim panen.

Sementara itu, Juru bicara TKN, Arief Budimanta, mengatakan meski banderolnya naik, daya beli masyarakat yang terjaga menjadi bukti stabilitas harga pangan. Menurut dia, tingkat inflasi bulan lalu sebesar 2,82 persen jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun ke belakang. "Impor, kalau perlu, ya. Tidak masalah daripada harga naik," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Impor pangan diprediksi bakal menjadi bahan kritik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anggota tim ahli pangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Arie Muftie, mengatakan hal ini menjadi bukti gagalnya janji swasembada pangan pokok, seperti beras.

Menurut Arie, pemerintah saat ini terlampau banyak mengimpor bahan pangan. Dia memberi contoh impor beras tahun lalu yang dilakukan pada musim panen Maret-Juni. Arie pun menyitir salah satu rencana aksi Prabowo-Sandi, yakni menyetop impor saat musim panen.

“Komitmen kami, kebutuhan akan diisi lebih dulu oleh pasokan dari dalam negeri,” kata dia. Wakil Ketua BPN Fadli Zon juga mengatakan kubunya bakal mengungkit janji swasembada pangan Jokowi. “Swasembada, menurut saya, gagal total. Kalau infrastruktur jadi andalan mereka, masyarakat kan makan nasi bukan infrastruktur,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca: Debat Kedua, Divestasi Freeport Bisa Dongkrak Daya Jual Jokowi?

Selama beberapa waktu terakhir, Prabowo dan Sandiaga blusukan ke pasar tradisional di berbagai daerah untuk memantau harga pangan. Pekan lalu, Prabowo menegaskan janjinya untuk segera menurunkan harga bahan pokok strategis, seperti daging, telur, gula, hingga beras, dalam 100 hari kerja pertama jika ia dilantik menjadi presiden.

AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS PALE DAE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

39 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

57 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

1 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

4 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

5 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bersama Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha menikmati hidangan di Restoran Mie Gacoan pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.